Hak Pasien

Pasal 6 — Pemanfaatan Sesuai dengan Keadilan dan Kesetaraan

Pasien memiliki hak untuk memanfaatkan layanan kesehatan sesuai kebutuhannya, termasuk kegiatan yang mendorong hidup sehat dalam kerangka prinsip keadilan dan kewajaran serta layanan kesehatan preventif. Hak ini juga mencakup kewajiban semua institusi dan organisasi yang memberikan layanan kesehatan serta personel yang bertugas dalam layanan kesehatan untuk memberikan layanan sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran.

Pasal 7 — Permintaan Informasi

Pasien dapat meminta informasi tentang bagaimana memanfaatkan layanan kesehatan. Hak ini mencakup hak untuk mengetahui dari lembaga kesehatan mana dan dengan syarat apa layanan dapat dimanfaatkan, jenis layanan dan fasilitas apa yang disediakan oleh lembaga kesehatan, dan prosedur untuk memanfaatkan layanan kesehatan di lembaga yang dikunjungi.

Semua institusi dan lembaga kesehatan wajib membentuk unit yang memiliki peralatan teknis yang memadai untuk memberikan informasi kepada pasien sesuai dengan ayat pertama; di unit ini, personel yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk memberikan informasi yang pasti dan memadai kepada pasien harus dipekerjakan secara permanen, dan untuk memastikan pasien dapat dengan mudah mengakses unit yang dibutuhkan, lembaga harus menyediakan papan informasi, brosur, dan tanda di tempat yang sesuai di institusi.

Pasal 8 — Memilih dan Mengganti Lembaga Kesehatan

Pasien berhak memilih lembaga atau organisasi kesehatan dan memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan di lembaga kesehatan yang dipilihnya, dengan mematuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Pasien dapat mengganti institusi kesehatan, asalkan mematuhi sistem rujukan yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, sangat penting bagi pasien untuk diberitahu oleh dokter apakah perubahan institusi akan menimbulkan ancaman yang mengancam jiwa dan apakah penyakit akan memburuk serta apakah tidak ada keberatan medis untuk mengubah institusi kesehatan dalam hal bahaya yang mengancam jiwa.

Selain kasus darurat, setiap orang yang terdaftar di suatu lembaga jaminan sosial tetapi tidak mengikuti rantai rujukan yang ditetapkan oleh peraturan harus menanggung selisih biaya sendiri.

Dalam kasus di mana tidak ada manfaat medis bagi pasien untuk tetap berada di fasilitas kesehatan atau ketika pemindahan ke fasilitas kesehatan lain diperlukan, situasi tersebut dijelaskan kepada pasien atau kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat kedua Pasal 15. Sebelum pemindahan, informasi yang diperlukan diberikan ke fasilitas kesehatan yang diminta untuk pemindahan atau yang dianggap layak secara medis, oleh fasilitas yang merujuk atau oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan. Dalam kedua kasus, penting agar layanan diberikan tanpa gangguan dan terus-menerus.

Pasal 9 — Mengenal, Memilih dan Mengganti Personel

Jika diminta oleh pasien, informasi tentang identitas, jabatan, dan gelar dokter serta staf lain yang memberikan atau sedang memberikan layanan kesehatan kepadanya diberikan.

Dengan ketentuan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang diikuti, pasien berhak memilih secara bebas personel yang akan memberikan layanan kesehatan, mengganti dokter yang menangani pengobatannya, dan meminta konsultasi dengan dokter lain.

Ketika hak untuk memilih personel, mengganti dokter, dan meminta konsultasi digunakan, selisih biaya yang ditentukan oleh peraturan harus ditanggung oleh pasien yang menggunakan hak-hak ini.

Pasal 10 — Meminta Penentuan Urutan Prioritas

Dalam hal permintaan layanan kesehatan tidak dapat dipenuhi tepat waktu karena fasilitas layanan kesehatan tidak memadai atau terbatas, pasien memiliki hak untuk meminta prioritasnya ditentukan secara objektif dan berdasarkan kriteria medis.

Dalam menentukan urutan prioritas untuk kasus darurat dan hukum serta untuk lansia dan penyandang disabilitas, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan diterapkan.

Pasal 11 — Diagnosis, Perawatan, dan Pemeliharaan Sesuai Kebutuhan Medis

Pasien memiliki hak untuk meminta diagnosis, pengobatan, dan perawatan yang sesuai dengan persyaratan ilmu pengetahuan dan teknologi medis modern.

Diagnosa dan pengobatan tidak boleh dilakukan secara menyesatkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kedokteran dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedokteran.

Pasal 12 — Larangan Intervensi di Luar Kebutuhan Medis

Tanpa tujuan diagnosis, pengobatan, atau pencegahan, tidak ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh diminta yang dapat menyebabkan kematian atau bahaya jiwa, merusak integritas tubuh, atau mengurangi kapasitas mental atau fisik.

Pasal 13 — Larangan Eutanasia

Eutanasia dilarang.

Atas dasar kebutuhan medis atau dengan cara apa pun, hak atas hidup tidak dapat diserahkan. Bahkan jika ada permintaan dari dirinya sendiri atau orang lain, tidak ada yang boleh mengakhiri kehidupan seseorang.

Pasal 14 — Memperhatikan Perhatian Medis

Staf menunjukkan perhatian medis sesuai dengan kondisi pasien. Bahkan jika menyelamatkan nyawa pasien atau melindungi kesehatannya tidak mungkin, tetap wajib mencoba mengurangi atau meredakan penderitaannya.

Pasal 15 — Meminta Informasi Secara Umum

Pasien memiliki hak untuk meminta informasi secara lisan atau tertulis mengenai kondisi kesehatannya, tindakan medis yang akan diterapkan padanya, manfaat dan kemungkinan risikonya, metode intervensi medis alternatif, kemungkinan akibat jika pengobatan ditolak, serta perkembangan dan hasil penyakit tersebut.

Informasi yang diperlukan tentang kondisi kesehatan dapat diminta secara langsung oleh pasien atau, jika pasien belum dewasa, tidak cakap hukum, atau terbatas dalam kapasitasnya, oleh wali atau pengasuhnya. Pasien juga dapat memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatannya. Dalam kasus yang dianggap perlu, pembuktian wewenang dapat diminta.

Pasien dapat memperoleh informasi tentang kondisi kesehatannya dari dokter lain selain dokter yang menangani perawatannya.

Pasal 16 — Memeriksa Catatan

Pasien dapat meninjau file dan catatan yang berisi informasi tentang kondisi kesehatannya secara langsung atau melalui wakil atau perwakilan hukumnya, serta dapat memperoleh salinannya. Catatan ini hanya dapat dilihat oleh mereka yang secara langsung terkait dengan perawatan pasien.

Pasal 17 — Meminta Perbaikan Catatan

Pasien dapat meminta pelengkapan, penjelasan, perbaikan, dan penyesuaian informasi medis dan pribadi yang kurang, tidak jelas, atau salah dalam catatan yang ada di lembaga atau organisasi kesehatan, sehingga sesuai dengan kondisi kesehatan dan kondisi pribadinya.

Hak ini juga mencakup hak pasien untuk menolak laporan yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya dan meminta pembuatan laporan baru mengenai kondisi kesehatannya di institusi atau lembaga yang sama atau lain.

Pasal 18 — Prosedur Pemberian Informasi

Informasi diberikan dengan cara yang dapat dipahami pasien, menggunakan penerjemah jika perlu, sebisa mungkin tanpa menggunakan istilah medis, tanpa memberikan ruang untuk keraguan dan kecurigaan, serta dengan ungkapan yang sesuai dengan kondisi mental pasien dan secara sopan.

Pasal 19 — Keadaan di Mana Penyampaian Informasi Tidak Diperbolehkan dan Tindakan Pencegahan Diperlukan

Jika ada kemungkinan penyakit bertambah parah akibat memberikan pengaruh buruk pada kondisi mental pasien dan jalannya penyakit serta akibatnya terlihat serius, maka menyembunyikan diagnosis diperbolehkan.

Apakah pasien atau kerabatnya diberikan informasi tentang kondisi kesehatan pasien tergantung pada kebijaksanaan dokternya, dalam kerangka ketentuan yang disebutkan pada ayat sebelumnya.

Diagnosa tanpa pengobatan hanya dapat dirasakan atau diberitahukan kepada pasien oleh seorang dokter dengan kehati-hatian penuh. Jika pasien tidak memiliki permintaan sebaliknya atau penerima informasi belum ditentukan sebelumnya, diagnosa tersebut akan diberitahukan kepada keluarga pasien.

Pasal 20 — Larangan Memberikan Informasi

Kecuali dalam hal yang diperlukan oleh tindakan yang akan diambil oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sifat penyakit; pasien dapat meminta agar informasi tentang kondisi kesehatannya tidak diberikan kepada dirinya sendiri atau keluarganya atau orang-orang terdekatnya.

Pasal 21 — Menghormati Privasi

Penting untuk menghormati privasi pasien. Pasien juga dapat secara tegas meminta perlindungan privasinya. Semua intervensi medis dilakukan dengan menghormati privasi pasien.

Menghormati privasi dan hak untuk memintanya;

• Pasien memiliki hak agar penilaian medis terkait kondisi kesehatannya dilakukan secara rahasia,
• Pelaksanaan pemeriksaan, diagnosis, perawatan dan prosedur lain yang memerlukan kontak langsung dengan pasien dilakukan dalam suasana privasi yang wajar,
• Dalam keadaan yang secara medis tidak berbahaya, diizinkan bagi seorang kerabat untuk hadir di sampingnya,
• Agar orang-orang yang tidak terkait langsung dengan pengobatan tidak hadir selama intervensi medis,
• Kecuali jika sifat penyakit mengharuskannya, tidak mencampuri kehidupan pribadi dan keluarga pasien,
• Termasuk menjaga kerahasiaan sumber pengeluaran kesehatan.

Kasus kematian tidak memberikan hak untuk melanggar privasi.

Di institusi kesehatan yang memberikan pendidikan, jika diperlukan kehadiran orang-orang yang tidak terkait langsung dengan pengobatan pasien selama intervensi medis; persetujuan pasien harus diperoleh terlebih dahulu atau selama perawatan untuk hal ini.

Pasal 22 — Tidak Dikenai Operasi Medis Tanpa Persetujuan

Kecuali pengecualian yang ditunjukkan dalam Undang-undang, tidak ada orang yang dapat menjalani operasi medis tanpa persetujuannya dan dengan cara yang tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikannya.

Jika diduga seseorang telah melakukan atau turut serta dalam suatu tindak pidana, dan diduga bukti kemungkinan terkait tindak pidana tersebut ada pada tubuhnya atau tubuh korban; untuk mengungkap bukti tersebut, subjek atau korban dapat menjalani tindakan medis, tergantung pada keputusan hakim.

Dalam keadaan yang memiliki halangan keterlambatan, operasi ini dapat dilakukan atas permintaan jaksa.

Pasal 23 — Kerahasiaan Informasi

Informasi yang diperoleh akibat pemberian layanan kesehatan tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kecuali diizinkan oleh undang-undang.

Bahkan jika berdasarkan persetujuan orang tersebut, pengungkapan informasi yang menyebabkan penyerahan sepenuhnya hak pribadi, pengalihan hak-hak ini kepada orang lain, atau pembatasan yang berlebihan atas hak ini, tidak menghapus tanggung jawab hukum bagi yang mengungkapkannya.

Pengungkapan informasi yang berpotensi membahayakan pasien tanpa dasar yang sah dan beralasan secara hukum dan etika juga menimbulkan tanggung jawab hukum dan pidana bagi staf dan pihak lain.

Dalam kegiatan yang dilakukan untuk tujuan penelitian dan pendidikan, identitas pasien tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuannya.

Pasal 24 — Persetujuan dan Izin Pasien

Persetujuan pasien diperlukan dalam intervensi medis. Jika pasien masih di bawah umur atau terbatas kapasitas hukumnya, izin diambil dari orang tua atau wali. Dalam keadaan di mana pasien, orang tua, atau wali tidak ada atau tidak dapat hadir, atau pasien tidak mampu menyatakan persetujuannya, persyaratan ini tidak berlaku.

Dalam hal persetujuan tidak diberikan oleh wakil hukum, jika intervensi medis diperlukan secara medis, perlakuan terhadap pasien yang berada di bawah hak asuh atau pengawasan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan sesuai dengan Pasal 272 dan 431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Turki.

Mendapat izin dari wakil hukum atau pengadilan akan membutuhkan waktu, dan jika tidak segera diberikan intervensi medis, nyawa pasien atau salah satu organ vitalnya bisa terancam, maka persyaratan izin tidak diperlukan.

Kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau salah satu organ vital seperti yang disebutkan di atas, persetujuan dapat dicabut setiap saat.

Pencabutan persetujuan berarti pasien menolak pengobatan.

Pencabutan persetujuan setelah intervensi dimulai hanya diperbolehkan jika secara medis tidak ada halangan.

Pasal 25 — Menolak dan Menghentikan Pengobatan

Selain dalam hal-hal yang diwajibkan oleh hukum dan dengan tanggung jawab atas kemungkinan akibat negatif yang timbul yang menjadi tanggung jawab pasien; pasien memiliki hak untuk menolak atau meminta penghentian pengobatan yang direncanakan atau sedang dijalani. Dalam hal ini, hasil yang mungkin timbul dari tidak dilaksanakannya pengobatan harus dijelaskan kepada pasien atau wakil hukum mereka atau kerabat, dan dokumen tertulis yang menunjukkan hal ini harus diperoleh.

Penggunaan hak ini tidak dapat digunakan merugikan pasien ketika pasien kembali menghubungi fasilitas kesehatan.

Pasal 26 — Partisipasi Medis Anak atau Orang yang Terbatas Kemampuannya

Bahkan dalam kasus di mana persetujuan dari wakil hukum diperlukan dan cukup, keterlibatan pasien yang masih kecil atau terbatasi dilakukan sejauh mungkin dengan mendengarkan pasien.

Pasal 27 — Penerapan Metode Perawatan yang Tidak Biasa

Ketika hasil pemeriksaan klinik atau laboratorium menunjukkan bahwa metode pengobatan klasik yang diketahui tidak akan bermanfaat bagi pasien, dan efek bermanfaatnya telah dipahami melalui pengalaman yang cukup pada hewan percobaan sebelumnya, serta pasien memberikan persetujuan, maka metode pengobatan lain dapat diterapkan sebagai pengganti metode pengobatan klasik yang diketahui. Selain itu, agar metode selain metode pengobatan klasik yang diketahui dapat diterapkan, juga diperlukan kemungkinan bahwa metode tersebut bermanfaat bagi pasien dan bahwa pengobatan ini tidak akan memberikan hasil yang lebih merugikan dibandingkan metode pengobatan klasik yang diketahui.

Metode pengobatan dan intervensi medis yang belum pernah dicoba sebelumnya hanya dapat dilakukan jika benar-benar dipastikan tidak membahayakan dan akan menyelamatkan pasien.

Ketentuan yang tercantum dalam Bab Keenam tetap berlaku.

Pasal 28 — Bentuk dan Keabsahan Persetujuan

Kecuali untuk pengecualian yang diatur oleh undang-undang, persetujuan tidak bergantung pada bentuk apapun.

Persetujuan yang diperoleh secara bertentangan dengan hukum dan etika tidak berlaku dan intervensi tidak dapat dilakukan berdasarkan persetujuan yang diperoleh dengan cara tersebut.

Pasal 29 — Persetujuan dalam Pengambilan Organ dan Jaringan

Organ dan jaringan tidak dapat diambil dari mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak memenuhi kriteria kematangan hukum. Pengambilan organ atau jaringan dari mereka yang memenuhi syarat tersebut untuk tujuan diagnosis, perawatan, dan ilmiah tunduk pada persyaratan tertulis yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2238 tentang Pengambilan, Penyimpanan, dan Transplantasi Organ dan Jaringan. Ketentuan mengenai kondisi pengambilan organ dan jaringan dari orang mati dan pemeliharaan mayat untuk penelitian ilmiah tetap tunduk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2238.

Pasal 30 — Layanan Perencanaan Keluarga dan Pengakhiran Kehamilan

Baik dengan atau tanpa persetujuan yang bersangkutan, obat-obatan dan alat-alat yang tidak ditetapkan oleh Kementerian tidak dapat digunakan dalam layanan perencanaan keluarga.

Penghentian kehamilan tunduk pada syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perencanaan Keluarga Nomor 2827.

Dalam kasus sterilisasi dan penghentian kehamilan, persetujuan pasien diperlukan, dan jika pasien menikah, persetujuan suaminya juga diperlukan.

Pasal 31 — Lingkup Persetujuan

Saat memberi persetujuan, pasien atau wakil hukumnya harus diberi informasi dan dijelaskan tentang subjek serta konsekuensi intervensi medis.

Persetujuan pasien untuk intervensi medis yang akan dilakukan juga mencakup prosedur medis lain yang diperlukan oleh intervensi tersebut. Namun, dalam pelaksanaan prosedur medis, perhatian maksimal diberikan agar hak-hak yang ditetapkan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dilanggar.

Pasal 32 — Persetujuan dalam Penelitian Medis

Tidak seorang pun dapat menjadi subjek intervensi medis untuk tujuan pengalaman, penelitian, atau pendidikan tanpa izin dari Kementerian dan persetujuan sendiri.

Manfaat medis yang diharapkan dari penelitian medis dan kepentingan masyarakat tidak boleh dianggap lebih penting daripada kehidupan relawan yang memberikan persetujuan untuk diteliti dan integritas tubuhnya.

Penelitian medis hanya boleh dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan dan pengalaman medis yang cukup dan berwenang serta tidak terlibat dalam penelitian, di tempat yang ditentukan oleh peraturan.

Persetujuan sukarelawan terhadap penelitian medis tidak menghapus tanggung jawab personel yang terlibat dalam penelitian ini.

Pasal 33 — Perlindungan dan Pemberian Informasi kepada Relawan

Dalam penelitian, semua langkah yang diperlukan diambil agar tidak membahayakan kesehatan sukarelawan dan hak-hak pribadi lainnya. Jika kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan penelitian terhadap sukarelawan tidak dapat ditentukan sebelumnya; penelitian tidak dapat dijadikan objek penelitian meskipun ada persetujuan sukarelawan.

Sukarelawan; tujuan penelitian, prosedur, kemungkinan manfaat dan risiko, serta hak untuk menolak partisipasi dalam penelitian dan untuk menarik persetujuan yang diberikan pada setiap tahap penelitian, diinformasikan sebelumnya secara memadai.

Pasal 34 — Prosedur dan Bentuk Pengambilan Persetujuan

Persetujuan dari relawan yang telah cukup diberi informasi tentang penelitian medis harus diperoleh tanpa tekanan materiil maupun moral, sepenuhnya berdasarkan kehendak bebasnya, dengan perhatian maksimal.

Dalam penelitian medis, persetujuan tunduk pada persyaratan bentuk tertulis.

Pasal 35 — Keadaan Anak-anak dan Orang yang Tidak Cakap

Intervensi medis yang bertujuan untuk penelitian medis semata tidak dapat diterapkan pada orang dewasa dan anak yang belum mampu secara hukum jika tidak ada manfaat bagi mereka. Penelitian medis pada orang dewasa dan anak yang belum mampu secara hukum dapat dilakukan dengan syarat ada manfaatnya dan memerlukan persetujuan orang tua atau wali mereka.

Dalam hal persetujuan tidak diberikan oleh wakil hukum, ketentuan pasal 24 ayat kedua berlaku.

Pasal 36 — Penggunaan Obat dan Sediaan untuk Tujuan Penelitian

Meskipun izin atau lisensi telah diperoleh sesuai dengan peraturan khusus, tidak ada obat atau campuran yang dapat digunakan pada pasien hanya untuk tujuan penelitian medis tanpa persetujuan pasien dan izin dari Kementerian.

Penggunaan obat dan senyawa dalam penelitian medis tunduk pada ketentuan Peraturan tentang Penelitian Obat yang diterbitkan di Lembaran Negara No. 21480 tanggal 29/11/1993.

Pasal 37 — Menjamin Keamanan

Setiap orang memiliki hak untuk mengharapkan dan menuntut keselamatan di lembaga dan fasilitas kesehatan.

Semua institusi dan organisasi kesehatan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan menjamin keselamatan nyawa dan harta pasien, serta pengunjung dan pendamping mereka.

Ketentuan peraturan khusus mengenai penahanan narapidana dan tahanan di lembaga dan fasilitas kesehatan tetap berlaku.

Pasal 38 — Kemampuan untuk Menjalankan Kewajiban Agama dan Memanfaatkan Layanan Keagamaan

Sejauh kemampuan lembaga dan fasilitas kesehatan, langkah-langkah diambil agar pasien dapat menjalankan kewajiban agamanya secara bebas.

Untuk mendukung pasien secara spiritual dan memberikan nasihat agama sesuai permintaan mereka, pihak berwenang agama yang sesuai dengan keyakinan agama pasien akan diundang, dengan syarat tidak mengganggu layanan institusi, tidak mengganggu orang lain, dan tidak campur tangan dalam pengobatan medis yang diatur dan dijalankan oleh staf. Untuk itu, waktu dan tempat yang sesuai ditentukan di fasilitas kesehatan.

Untuk pasien dalam keadaan agonik yang tidak mampu memberikan pernyataan namun diketahui memiliki keyakinan agama dan tidak punya keluarga, petugas agama yang sesuai dengan keyakinan agama mereka akan dipanggil tanpa syarat permintaan.

Cara dan waktu penggunaan hak-hak ini serta langkah-langkah yang akan diambil terkait hal ini diatur secara terpisah dalam peraturan yang menunjukkan prosedur dan prinsip kerja lembaga kesehatan.

Pasal 39 — Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Kunjungan

Pasien berhak memanfaatkan layanan kesehatan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan dalam lingkungan yang sesuai.

Semua personel yang bertugas dalam layanan kesehatan harus bersikap ramah, sopan, penuh kasih, dan bertindak sesuai dengan peraturan terkait layanan kesehatan serta ketentuan Peraturan ini terhadap pasien, kerabat mereka, dan pengunjung.

Pada setiap tahap layanan kesehatan, pasien diberi informasi yang diperlukan dan memadai mengenai prosedur yang dilakukan, termasuk alasan dan bagaimana prosedur dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan jika ada penundaan, alasan penundaan, dengan memperhatikan kondisi fisik dan mental mereka.

Di lembaga dan fasilitas kesehatan, sangat penting untuk menyediakan semua kondisi higienis yang layak bagi martabat manusia, serta menyingkirkan kebisingan dan semua faktor lain yang mengganggu. Jika perlu, hal-hal ini dapat diajukan sebagai permintaan oleh pasien.

Penerimaan pengunjung pasien dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip yang ditetapkan oleh institusi atau organisasi, serta dilakukan sedemikian rupa agar tidak menyebabkan gangguan ketenangan dan kedamaian pasien, dan langkah-langkah yang diperlukan diambil mengenai hal ini.

Pasal 40 — Kehadiran Pendamping

Selama pemeriksaan dan perawatan, untuk membantu pasien; sejauh diizinkan oleh peraturan dan kemampuan institusi dan sesuai dengan kondisi kesehatan pasien, tergantung pada penilaian dokter yang bertanggung jawab atas perawatan, pendamping dapat diminta.

Cara dan waktu penggunaan hak ini serta langkah-langkah yang akan diambil terkait hal ini diatur secara terpisah dalam peraturan yang menunjukkan prosedur dan prinsip kerja lembaga dan organisasi kesehatan.

Pasal 41 — Pemberian Layanan di Luar Lembaga dan Fasilitas Kesehatan

Pasien dapat memanfaatkan layanan kesehatan di tempat mereka berada dalam kondisi berikut:

• Dalam pemberian layanan kesehatan preventif,
• Dalam keadaan di mana seseorang tidak dapat atau tidak dapat dibawa langsung ke fasilitas kesehatan karena alasan medis,
• Dalam keadaan luar biasa seperti bencana alam.

Prosedur dan prinsip terkait pemberian layanan di luar fasilitas kesehatan diatur secara terpisah oleh Kementerian.

Akhir-akhir ini, bersama dengan hak-hak pasien, muncul pula konsep 'Tanggung Jawab Pasien'. Konsep ini belum memiliki definisi dan cakupan yang jelas. Namun secara umum, dapat dijelaskan sebagai tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasien sebelum mengunjungi suatu fasilitas kesehatan dan selama proses setelah kunjungan tersebut. Dimungkinkan untuk membedakan tanggung jawab pasien. Singkatnya, dapat dirinci dalam beberapa poin:

1. Tanggung Jawab Umum

• 1.1. Seseorang harus melakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatannya sendiri dan mengikuti saran yang diberikan untuk hidup sehat.
• 1.2. Jika memungkinkan, seseorang dapat mendonorkan darah atau menyumbangkan organ.
• 1.3. Dalam situasi sederhana, seseorang harus merawat dirinya sendiri.

2. Status Jaminan Sosial

• 2.1. Pasien harus melaporkan perubahan dalam data kesehatan, jaminan sosial, dan informasi pribadi tepat waktu.
• 2.2. Pasien harus memperbarui visanya pada kartu kesehatan (seperti Bağ-Kur, Kartu Hijau) tepat waktu.

3. Pemberian Informasi kepada Tenaga Kesehatan

• 3.1. Pasien harus memberikan keluhan, penyakit yang pernah dialami sebelumnya, apakah pernah menerima perawatan dengan dirawat inap, jika ada obat yang sedang digunakan, serta semua informasi terkait kesehatannya secara lengkap dan tanpa kekurangan.

4. Mematuhi Peraturan Rumah Sakit

• 4.1. Pasien harus mematuhi peraturan dan praktik di fasilitas kesehatan yang dia kunjungi.
• 4.1. Pasien harus mematuhi rantai rujukan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan lembaga jaminan sosial lainnya.
• 4.2. Diharapkan pasien bekerja sama dengan tenaga kesehatan selama proses perawatan, perawatan, dan rehabilitasi.
• 4.3. Pasien; jika menggunakan pelayanan di fasilitas kesehatan yang melayani dengan janji temu, harus mematuhi tanggal dan waktu janji temu serta memberitahukan perubahan kepada pihak terkait.
• 4.4. Pasien harus menghormati hak-hak staf rumah sakit, pasien lain, dan pengunjung.
• 4.5. Pasien bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan yang ditimbulkan pada barang-barang rumah sakit.

5. Mematuhi Saran Terkait Pengobatannya

• 5.1. Pasien harus mendengarkan dengan seksama saran yang terkait dengan perawatan dan obat-obatan, serta menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti.
• 5.2. Jika pasien tidak dapat mematuhi saran yang berkaitan dengan perawatan, ia harus memberitahukan hal ini kepada tenaga kesehatan.
• 5.3. Pasien harus menyatakan apakah ia memahami rencana perawatan perawatan kesehatan dan pasca-pemulangan sesuai yang diharapkan atau tidak.
• 5.4. Pasien bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul dari penolakan terhadap perawatan yang akan dilakukan atau ketidakpatuhan terhadap saran.